Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merubah peran APIP untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Orientasi Inspektorat sudah harus melihat kedepan sehingga perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)  harus berbasiskan Resiko.  Resiko dapat berasal dari eksternal dan internal sehingga APIP harus mampu menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. PKPT berbasis resiko diawali dengan menyusun Peta Audit (Audit Universe) yang berisi pemetaan OPD yang terdapat pada wilayah kerja Inspektorat. Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, perubahan manajemen, dll.

Pada tanggal 4 Januari 2021, tim perencanaan mulai melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan PKPT dari OPD, tanggal 7 sampai 14 Januari 2021 tim melakukan pengolahan data dari OPD dan membuat draft PKPT berbasis resiko, tanggal 15 Januari 2021, dilakukan konsultasi ke Bagian Hukum terkait draft tersebut, dan pada 19 sampai 21 Januari 2021 tim melakukan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan menghasilkan draft final PKPT berbasis resiko.

Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk melakukan audit.